Showing posts with label Pers. Show all posts
Showing posts with label Pers. Show all posts

Monday, March 26, 2018

pantoranews/ist
Banda Aceh  (Pantoranews)PT. Pos Indonesia Banda Aceh atas dedikasi meupeppep untuk sosialisasi samsat pos kepada masyarakat Aceh .AKBP H Adnan menjelaskan, Samsat pos lahir untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kenderaan melalui kantor pos  karena kantor pos sudah ada disetiap daerah sampai tingkat kecamatan.

“Sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengantri membayar pajak kendaraan dan tidak perlu melalui calo sejak samsat pos diresmikan pada tanggal 6 Oktober 2017,” terang AKBP H Adnan.

Ditlantas Polda Aceh terus mengsosialisasikan kepada masyarakat program tersebut, sehingga masyarakat memahami tata cara pembayaran pajak kenderaan melalui kantor pos.

Sementara itu, Kepala PT Pos Aceh Ahmad Saladin mengharapkan pembayaran denda e- tilang dapat dimanfaatkan PT Pos untuk membantu pelanggar yang tidak memiliki kartu atm dan PT Pos dapat menerima denda tilang sampai malam hari.Menurutnya, dalam waktu dekat PT.Pos akan
berkoordinasi dengan Kakorlantas polri untuk menyetujui pembayaran e-tilang mellaui kantor pos sehingga memudahkan masyarakat pelanggar yang berkeinginan membayar denda tilang melalui PT.

PosProgram pembayaran pajak kendaran melalui Kantor Pos baru dilaksanakan oleh dua Polda di Indonesia, diantaranya Polda Aceh dan Polda Jawa Timur yang telah memberlakukan samsat pos. Sedangkan untuk e-tilang Pos, baru Polda Aceh yang menggarap program tersebut. (ril/zjp)

Sunday, January 14, 2018


LANGSA - Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Aceh, menilai pemanggilan sejumlah wartawan terkait berita dugaan penggadaian surat lahan mesjid Gampong Matang Selimeng, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa oleh Penyidik Dit Reskrimsus Polda Aceh salah alamat dan tidak tepat.

Hal tersebut di sampaikan Ketua IWO Wilayah Aceh Muhammad Abubakar, Minggu 14 Januari 2018 di Langsa, menurutnya wartawan yang memberitakan kasus tersebut sudah sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Wartawan juga tidak kebal hukum, namun terkait pemberitaan tersebut sangat tidak rasional kalau penyidik Polda Aceh memanggil sejumlah wartawan yang ikut memberitakan kasus tersebut, akan di periksa sebagai saksi dalam kasus UU ITE.

Masih kata Muhammad Abubakar, seharusnya penyidik Polda Aceh harus mempelajari dulu KEJ, Pedoman Media Cyber dan MoU Nomor 01/DP/MoU/II/2012 dan Nomor 05/II/2012 Antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kita harap penyidik Polda Aceh jangan mengabaikan aturan yang ada.

lanjutnya, mereka diminta datang pada Senin 15 Januari 2017 besok, untuk didengar keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) terkait dengan pemberitaan bohong atau fitnah dimedia cetak dan media online dimana Nazaruddin IB dituding telah menggadaikan lahan Masjid Gampong Matang Seulimeng Kota Langsa.

Pemanggilan tersebut,  bermula ketika sejumlah wartawan mengikuti press release yang digelar Rizki Romiza, terkait permasalahan hutang piutang Tim Pemengan pasangan Umara paska Pilkada 2017-2022 dengan Rizki Romiza, pada Minggu 8 Oktober 2017 lalu di Warung Cek Li, Jalan A. Yani, Kota Langsa.

Adapun rilis yang diterima puluhan wartawan, "Terkait Tim Pemenangan UMARA Diduga Gadaikan Surat Masjid untuk Biaya Pilkada 2017-2022."

Dalam rilis tersebut Rizki mengatakan, sekira Januari 2017 saya bertemu dengan AA (WK) yang merupakan koordinator Tim Pemenangan Umara. Pada pertemuan tersebut WK meminta pinjaman uang sebesar Rp.430 juta kepada saya.

Uang tersebut katanya, "untuk menebus surat lahan Masjid Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat yang digadaikan oleh NI (NK) yang merupakan Ketua Tim Pemenangan Umara."

Katanya, surat Masjid tersebut digadaikan NK sebesar Rp.430juta kepada Ibu Igan di Medan. Uang tersebut dipakai oleh UA atau untuk membayar utang, pembiayaan Kampanye Pilkada Umara 2017-2022, serta belanja perlengkapan kampanye di Medan dan Bandung.

Selanjutnya, WK meminta saya untuk membantu menebus surat Masjid tersebut karena apabila diketahui oleh masyarakat umum akan menjadi aib yang sangat memalukan. Apalagi uang pinjaman tersebut dikenakan bunga setiap bulan sekira Rp30 juta.

Dikatakan Rizki lagi, karena merasa kasihan dan prihatin maka sesuai dengan permintaan WK pada, 7 Maret 2017, uang sebesar Rp450 juta saya berikan kepada AA (WK).

Selanjutnya, WK menyerahkan uang tersebut kepada NK untuk menebus uang Masjid itu yang di gadaikan kepada Ibu Igan di Medan. Oleh karena itu, saya sangat kecewa ketika meminta uang dikembalikan kepada WK dan NK, mereka selalu menghindar dan mengulur-ulur waktu.

Bahkan alasannya, mereka belum mempunyai uang untuk mengembalikan karena uang tersebut tadinya dipakai oleh UA (TS) untuk belanja. Selanjutnya, saya menjumpai UA tentang perihal tersebut, "ia mengatakan mengenai uang tersebut urusan WK (Koordinator Tim Pemenangan Umara) dan NK (Ketua Tim Pemenangan Umara)."

Sejumlah wartawan yang dipanggil penyidik Polda Aceh mengaku tidak akan mendatangi panggilan itu. Sebagian bahkan menyesali adanya pemanggilan yang dilakukan kepada wartawan ketika melakukan tugas jurnalistik.

Saiful Alam wartawan Tamiang News yang juga menerima panggilan penyidik menegaskan apa yang dilakukan penyidik terkait menjadikan seorang wartawan sebagai saksi dalam kasus ini adalah salah. Alasannya, apa pun yang diketahui wartawan bisa dilacak dari berita yang ditulis.

"Kami tidak akan datang, selanjutnya surat tersebut akan kami serahkan kepada perusahaan media masing-masing," ujarnya.

"Yang bisa dipanggil penyidik adalah pemimpin redaksi dari media yang memberitakan, bukan wartawannya," imbuhnya.

Sementara itu, Edi Anwar wartawan Kanal Aceh dan Rabono Wartawan Beritanya Info mengatakan, penugasan dan berita yang diketahui wartawan telah dilaporkan sebagai berita yang terbuka kepada publik. Semua pekerjaan jurnalis sepatutnya juga sudah diketahui pemimpin redaksi.

Kemudian, bila ada wartawan dipanggil polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi, bisa bersurat kepada Dewan Pers dengan melampirkan surat panggilan. Dewan Pers akan menyurati pemimpin redaksi yang bersangkutan dan penyidiknya.

"Jadi, pemanggilan oleh polisi kepada wartawan yang diminta jadi saksi seharusnya ditujukan kepada pemimpin redaksi atau penanggung jawab, bukan langsung kepada wartawan berstatus bawahan," ucapnya.

Ia juga mengatakan, mengutip Peraturan Dewan Pers Nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan: "Dalam Perkara yang Menyangkut Karya Jurnalistik, Perusahaan Pers Diwakili oleh Penanggung Jawabnya, dalam Kesaksian Perkara yang Menyangkut Karya Jurnalistik, Penanggung Jawabnya Hanya Dapat Ditanya Mengenai Berita yang Telah Dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan Hak Tolak untuk melindungi sumber informasi.

Ditambahkan dalam penjelasan Pasal 12 UU Pers, yang dimaksud penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Biasanya pemimpin redaksi merangkap sebagai penanggung jawab.

"Jelaslah, penyidik tak usah repot-repot memanggil wartawan sebagai saksi. Sebagai contoh, dalam kasus pencemaran nama baik, penyidik cukup menjadikan karya jurnalistik sang wartawan yang sudah dipublikasikan melalui media cetak, media penyiaran, dan media siber atau media online sebagai alat bukti untuk memprosesnya," sarannya.

Seumpama ada polisi yang bersikeras menjadikan wartawan sebagai saksi, lanjutnya, maka sang wartawan bisa menggunakan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers.

Hal senada juga disampaikan Munawar, Wartawan Harian Waspada. Ia juga mengatakan bahwa terkait berita fitnah dan bohong yang dicantumkan dalam kesaksian pihak kepolisian kepada terlapor juga tidak jelas. Apakah berita bohong atau fitnah baik saat statement pada berita yang telah diterbitkan atau ditayangkan media massa, atau saat pers rilis yang dilakukan Rizki Romiza.

"Kalau pemanggilan saya terkait berita yang telah tayang, pihak polisi harus memahami pernyataan yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan tadi," ucapnya.

"Sedangkan jika berita bohong atau fitnah dinilai petugas dilakukan saat press release, saya nyatakan tidak bersedia menjadi saksi. Mengingat saya juga berhak menjaga kredibilitas saya sebagai wartawan profesional dan harus tetap netral dengan narasumber saya," Munawar yang juga Sekretaris PWI Kota Langsa.[lintasaceh.com]
.

Sunday, February 5, 2017

joelpantora
DEWAN PERS

Jakarta, 3 Februari 2017
Nomor : 078/DP/K/2/2017
Lamp. : 1 Berkas
Perihal :
Kepada Yth.
Pemimpin Perusahaan (Daftar Terlampir)
Di Tempat

Dengan hormat
Tim Ratifikasi Perusahaan Pers

Dewan Pers, telah melakukan ratifikasi perusahaan
pers yang Saudara pimpin dan MEDIA MASSA dinyatakan TERVERIFIKASI oleh Dewan Pers yakni:

1. Media Indonesia
2. Kompas
3. Bisnis Indonesia
4. Pikiran Rakyat
5. Cek & Ricek
6. Siwalima
7. Waspada
8. Analisa
9. Tribun Timur
10. Kedaulatan Rakyat
11. Harian Jogja
12. Suara Merdeka
13. Solo Pos
14. Koran Sindo
15. Sindo Weekly
16. Sumatera Ekspres
17. Radar Palembang
18. Tribul Sumsel
19. Sriwijaya Post
20. Palembang Ekspres
21. Palembang Post
22. Republika
23. Singgalang
24. Padang Ekspres
25. Haluan
26. Berita Pagi
27. Poskota
28. Majalah Investor
29. Suara Pembaruan
30. Kaltim Pos
31. Rakyat Merdeka
32. Balikpapan Pos
33. Tribun Kaltim
34. Jawa Pos
35. Femina
36. Tribun Pekanbaru
37. Bali Post
38. Riau Pos
39. Harian Fajar
40. Metro TV
41. Trans 7
42. ANTV
43. TVOne
44. MNC TV

45. Global TV
46. RCTI
47. iNews TV
48. SCTV
49. Indosiar
50. Trans TV
51. TA TV
52. CTV
53. Celebes TV
54. Balikpapan TV
55. Kompas TV
56. Bali TV
57. JTV
58. Berita Satu News Channel (TV)
59. Radio Elshinta
60. Radio Republik Indonesia
61. Radio DMS Ambon
62. Radio PR FM Bandung
63. Radio Sindotrijaya FM
64. Radio KBR
65. Radio Suara Surabaya
66. Radio Pronews FM
67. LKBN ANTARA
68. Detik.com
69. Liputan6.com
67 Okezone.com
71. Kompas.com
72. Viva.co.id
73. Metronewstv.com
74. RMOL.co
75. Arah.com


Penyerahan sertifikat TERVERIFIKASI oleh Ketua Dewan Pers yang akan disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo yang akan dilaksanakan pada puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Kota Ambon, Maluku pada: Rabu, 8 Februari 2017.

Media Massa yang TERVERIFIKASI DEWAN PERS akan diserahkan ke Pemerintah untuk selanjutnya dibuatkan peraturan dan Instruksi ke seluruh instansi pemerintahan pusat, daerah, TNI dan Polri untuk tidak melayani media tanpa TERVERIFIKASI DEWAN PERS. Media massa yang TERVERIFIKASI DEWAN PERS akan dicantumkan Barcode.

Demikian, atas perhatianya kami sampaikan banyak terima kasih

3 Februari 2017
Dewan Pers,
Yosep Adi Prasetyo
Ketua

Sunday, December 18, 2016

joelpantora
BAITUSSALAM (Pantoranews)- Sejumlah personel Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Detasemen A Polda Aceh, Banda Aceh, melakukan bakti sosial membersihkan lingkungan masjid di Desa Baet, Jumat (4/11).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut HUT Korps Brimob Polri ke-71, 14 November mendatang. Bakti sosial ini juga melibatkan masyarakat Baet, Bhayangkari dan mahasiswa KPM UIN Ar-Raniry yang sedang melaksanakan KPM di Desa Baet, Aceh Besar.

Kegiatan yang dilaksanakan serentak seluruh jajaran batalion dan kompi Brimob bertujuan untuk menjalin hubungan silaturrami yang erat antara kepolisian dengan masyarakat, sekaligus merupakan bentuk kepedulian anggota Sat Brimob Detasemen A kepada masyarakat agar masyarakat terbantu.

Wakaden A Polda Aceh, AKP Tasmin, SH mengatakan, bakti sosial yang sifatnya kemanusian dengan sasaran rumah-rumah ibadah yang ada di Banda Aceh dan sekitarnya. Setiap personel diminta harus mampu menerapkan semboyan Korps Brimob, yakni “Jiwa Ragaku Demi Kemanusian” guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Detasemen A sendiri telah membagi sasaran untuk pelaksanaan gotong royong, untuk TPA Krueng Barona Jaya. Detasemen Gegana membersihkan sampah yang menumpuk di pinggir jalan, staf Sat di Kampung Mulia, kemudian di Baet sendiri dari Kompi 1 Ujong Batee yang dipimpin langsung Kompol Dodik Yulianto, SIK, Danyon Detasemen A Polda Aceh.

T. Hermawan, Geuchik Baet usai bakti sosial mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Satuan Brimob yang telah melakukan bakti sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat, dan sangat bermanfaat buat masyarakat Baet. Selain melakukan bakti sosial, Satbrimob Detasemen A  Polda Aceh juga menyerahkan bantuan bahan material semen untuk pembangunan masjid. (jol/ara)