Sarankan Jokowi-Pimpinan DPR Ngopi Bareng JAKARTA - Pimpinan DPR disarankan segera mengambil inisiatif untuk meredakan ketegangan antara Senayan dengan pihak Istana. Ketegangan menyusulkan sikap Presiden Jokowi yang melarang para anggota kabinetnya menghadiri rapat dengan DPR. Politikus PDI Perjuangan, Aria Bima, berpendapat, ketegangan seperti ini hanya bisa diredakan oleh pimpinan DPR, dengan cara segera menjalin komunikasi dengan Jokowi. “Saya sarankan agar cepat-cepat pimpinan DPR seperi Fahri Hamzah, Fadli Zon (keduanya wakil ketua DPR, red), ngobrol-ngobrol, ngopi bareng presiden, agar masalah selesai,” ujar Aria Bima di Jakarta, kemarin. Pria yang juga inisiator pertemuan Jokowi-Prabowo pascapilpres 2014 itu mengatakan, jika para pimpinan alat kelengkapan DPR, seperti komisi, yang berbicara maka tidak akan menyelesaikan masalah. Alasan dia, yang dipersoalkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) selama ini adalah legalitas mereka sebagai pimpinan komisi. “Ini berbeda dengan pimpinan DPR yang memang punya legalitas. Jadi, pimpinan DPR lah yang bisa menjembatani, segera saja bicara dengan presiden agar masalah cepat tuntas,” ujar politikus asal Solo itu. Dalam kondisi normal, lanjut Aria, sikap presiden melarang para menteri menghadiri rapat dengan DPR memang salah. Namun, lanjutnya, saat ini kondisinya tidak normal. Ini terkait dengan pandangan kubu KIH, yang menilai kubu Koalisi Merah Putih (KMP) melanggar kesepakatan bahwa revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) harus direvisi dulu sebelum komisi-komisi memanggil para menteri mitra kerjanya. “Saya sendiri merasa belum menjadi bagian dari Komisi VI karena pimpinannya belum jelas dasar legalitasnya,” cetus Aria. Hal senada disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin. Dia menilai, larangan presiden agar para menteri tidak menghadiri dulu rapat-rapat di DPR, merupakan sikap bijak. Alasannya, dua kubu yang ada di DPR sendiri saat ini belu

JAKARTA - Pimpinan DPR disarankan segera mengambil inisiatif untuk meredakan ketegangan antara Senayan dengan pihak Istana. Ketegangan menyusulkan sikap Presiden Jokowi yang melarang para anggota kabinetnya menghadiri rapat dengan DPR.
Politikus PDI Perjuangan, Aria Bima, berpendapat, ketegangan seperti ini hanya bisa diredakan oleh pimpinan DPR, dengan cara segera menjalin komunikasi dengan Jokowi.
“Saya sarankan agar cepat-cepat pimpinan DPR seperi Fahri Hamzah, Fadli Zon (keduanya wakil ketua DPR, red), ngobrol-ngobrol, ngopi bareng presiden, agar masalah selesai,” ujar Aria Bima di Jakarta, kemarin.
Pria yang juga inisiator pertemuan Jokowi-Prabowo pascapilpres 2014 itu mengatakan, jika para pimpinan alat kelengkapan DPR, seperti komisi, yang berbicara maka tidak akan menyelesaikan masalah. Alasan dia, yang dipersoalkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) selama ini adalah legalitas mereka sebagai pimpinan komisi.
“Ini berbeda dengan pimpinan DPR yang memang punya legalitas. Jadi, pimpinan DPR lah yang bisa menjembatani, segera saja bicara dengan presiden agar masalah cepat tuntas,” ujar politikus asal Solo itu.
Dalam kondisi normal, lanjut Aria, sikap presiden melarang para menteri menghadiri rapat dengan DPR memang salah. Namun, lanjutnya, saat ini kondisinya tidak normal. Ini terkait dengan pandangan kubu KIH, yang menilai kubu Koalisi Merah Putih (KMP) melanggar kesepakatan bahwa revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) harus direvisi dulu sebelum komisi-komisi memanggil para menteri mitra kerjanya.
“Saya sendiri merasa belum menjadi bagian dari Komisi VI karena pimpinannya belum jelas dasar legalitasnya,” cetus Aria.
Hal senada disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin. Dia menilai, larangan presiden agar para menteri tidak menghadiri dulu rapat-rapat di DPR, merupakan sikap bijak. Alasannya, dua kubu yang ada di DPR sendiri saat ini belum kompak.
Dia yakin, jika nantinya revisi UU MD3 sudah selesai, disusul kekompakan para anggota di masing-masing komisi, baru lah komisi bisa mengundang menteri untuk rapat.
“Kalau sekarang dilaksanakan, maka yang hadir kan hanya lima fraksi. Padahal di DPR ada 10 fraksi,” kata TB Hasanuddin, kemarin. Sedang Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, saat ini sudah banyak masalah yang harus dijelaskan para menteri di DPR. Karena itu, menurut politikus dari PKS ini, DPR harus segera bekerja untuk melaksanakan tugasnya mengawasi kinerja pemerintah. Salah satu dari sekian banyak masalah, menurut Fahri, adalah kebijakan kenaikkan harga BBM bersubsidi. (sam/jpnn)